Bab VII
Kebijakan Lokal dan Nasional terkait HIV/AIDS
PENDAHULUAN
Deskripsi singkat: Pada awal kasus HIV/AIDS masuk di Indonesia terdapat
banyak kebijakan yang aneh-aneh dan tidak rasional terkait dengan kasus
HIV/AIDS. Ada yang disebut kartu bebas HIV/AIDS yang di negara lain tidak
menerapkan hal semacam ini. Ada pula pemda yang menutup lokalisasi, panti
pijat, cafe demi menjaga dari kasus munculnya HIV/AIDS.
Secara nasional kemudian muncul KPAI komite pemberantasan HIV/AIDS
Indonesia yang ada di tiap daerah dan di pusat dengan anggota beragam disiplin
ilmu. Komite ini bertugas menanggulangi HIV/AIDS dengan kebijakan yang bersifat
akademis dan humanis. Mereka melindungi hak-hak penderita dengan menjaga semua
rahasia. KPA Nasional mempunyai
banyak devisi dengan program yang beraneka dan menyasar semua kelompok risiko
tinggi. Penyuluhan dan sosialisasi terus dilakukan agar pemahaman pejabat,
politikus, tokoh masyarakat, agamawan dan masyarakat yang salah mampu
diluruskan.
Manfaat: kebijakan lokal dan nasional akan memberi arah bagaimana
penaggulangan HIV/AIDS di Indonesia itu dilakukan.
Relevansi: Kebijakan yang pro pasien akan berdampak baik bagi penderita,
kebijakan yang kontra pasien akan berdampak buruk bagi pasien
Learning outcome: kebijakan lokal dan nasional terkait HIV/AIDS seharusnya
sinkron agar pemberantasan itu dilakukan secara benar.
PENYAJIAN
Penyajian: PPT berisi kebijakan yang berlaku lama seperti kartu bebas
HIV/AIDS yang sulit pelaksanaannya dibandingkan dengan kebijakan KPAI kini yang
lebih komprehensif dan menyasar tujuan.
Ilustrasi:-
Aktivitas: diskusi
Tugas:-
Latihan:-
Rangkuman:-
PENUTUP
Tes formatif dan kuncinya:-
Petunjuk penilaian:-
Tindak lanjut:-
Artikel / File ini diambil dari elisa.ugmac.id dimana file ini merupakan karya dari dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM pengampu materi kuliah Antropologi HIV Dan Aids- Atik Triratnawati
0 Comments
